SINARMETRO.COM | Batam - Balai Pendidikan Pelatihan Hukum dan Ham (Badiklat Kumham) Kepulauan Riau, melaksanakan desk evaluasi pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bebas Melayani (WBBM), pada tanggal 27 Mei 2021 bertempat di Kantor Imigrasi Tanjungpinang.
Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Ham Kepri, Rinto Gunawan saat memberikan keterangan pers kepada awak media mengatakan, Kegiatan kami kemarin desk evaluasi, jadi kami dilakukan penilaan oleh tim penilai internal dari Inspektorat Jenderal (Itjen) untuk di uji sekaligus dinilai apakah kami bisa masuk dalam tahapan selanjutnya, untuk menuju mendapatkan predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
"Jadi kami kebagian tim ke dua yang di pimpin oleh bapak Andri, kami memaparkan hal - hal perubahan terkait menuju WBK tersebut," kata Rinto, Jumat siang, (28/05/21).
"Kegiatan ini dilaksanakan satu hari, pada hari Kamis, 27 Mei 2021, jadi kemarin kami sudah memaparkan kepada tim penilai internal dan Alhamdulillah respon dari mereka cukup baik," tuturnya.
"Harapan kami temen - temen di badiklat Kepri, kami bisa masuk ke tahapan selanjut nya, dimana mungkin tahapan penilaian internal dari Menpan RB. Jadi lolos ini bukan berarti lolos masih ada tahapan lagi yang harus kami perjuangkan, ini harus kami lakukan perubahan," harap Rinto.
"Kegiatan ini unit seluruh pelaksana kami yang di usulkan untuk mendapatkan predikat WBK dan WWBM. Karena kami tahun lalu belum mendapat, Badiklat Kepri belum memperoleh predikat WBK, Jadi di tahun 2021 kami memperjuangkan untuk mendapatkan predikat WBK, dan tahapan ini tahapan penilaian internal," ungkapnya.
"Tadi saya sampaikan di awal ini merupakan tahapan awal untuk menuju nanti mendapatkan WBK tersebut jadi masih ada tahapan - tahapan selanjut nya yang harus kami lalui. Target ke depan nya kalau kami diijinkan untuk lolos tahap pertama ini, kami akan terus melakukan perubahan - perubahan nanti ketika kami dihadapkan dengan mempertim dari Menpan RB," jelas Rinto.
"Kami bisa menunjukan bahwa kami memang layak untuk mendapatkan WBK, target kami tahun 2021 itu bisa mendapatkan predikat WBK," kata Rinto.
"Prinsipnya ketika sudah mendapatkan predikat WBK, tahun depan naik lagi memperjuangkan menjadi WWBM, jadi tidak bisa langsung keduanya, seperti Kantor imigrasi Batam itu kan dia sudah mendapatkan WBK, sekarang lagi memperjuangkan WWBM," tuturnya.
"Harapan kami dari kegiatan desk evaluasi ini seperti yang disampaikan di awal tadi, kami dan temen - temen di Badiklat Kepri berkomitmen untuk mendapatkan predikat WBK," harapnya.
"Kami tetap ingin melakukan perubahan - perubahan dalam artian kami sudah meninggalkan hal - hal yang tidak baik untuk menuju arah yang lebih baik lagi, yang penting kami melakukan perubahan dulu, sehingga kami bisa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakat khususnya kepada pengguna layanan kami khususnya peserta diklat kami," paparnya.
Saat dikonfirmasi giat pelatihan ASN Kemenkumham RI, Rinto Gunawan Menjelaskan, "Mengenai latsar, ini sudah jalan di gelombang ke dua, jadi kami di badiklat kepri ada lima gelombang, satu gelombang itu ada lima angkatan, gelombang satu masih berjalan namun karena waktunya, kami harus terus mengejar jangan sampai melewati tahun 2021. Maka, ini gelombang ke dua baru mulai jalan dan kami memang bekerja sama dengan pihak Bapelkes Kota Batam,"
"Kegiatan nya sampai bulan Desember 2021, karena ada total yang harus kami berikan sekitar seribu lebih itu se- Sumatera, ada delapan wilayah kerja kami, jadi bertahap per gelombang, ada lima angkatan, gelombang satu sudah berjalan kita masuk gelombang kedua, nanti gelombang kedua belum selasai kita masuk gelombang ke tiga estafet terus," ujar Rinto Gunawan.
"Jadi ini kan masih pandemi Covid-19 kegiatan masih secara virtual, masing - masing CPNS itu mengikuti dari Kantor dan daerah masing - masing," tutupnya.
