SINARMETRO.COM | BATAM - Sosialisasi dan Penyuluhan Kinerja Regulasi BPH Migas Anggaran Tahun 2021, yang dilaksanakan sinergitas DPR-RI bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) dan Pertamina, pada tanggal 23 Oktober 2021 yang bertempat di Aula Kampus Institut Teknologi Batam (Iteba) siang hari.
Bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana pungsi, tugas BPH Migas dalam kinerja nya, sosialisasi yang dilakukan secara periodik. DPR RI bersama BPH Migas dan Pertamina Batam sebagai penyaluran minyak nya bersama-sama membahasnya di Jakarta, untuk menentukan batas jumlah kuotanya, harganya dan lain sebagainya.
Sosialisasi dan penyuluhan ini dihadiri oleh Dr. H. Asman Abnur, SE., M.Si.,Anggota Komisi VII DPR RI FPAN Dapil Kepri, Komite BPH Migas Wahyudi Anas, Komite BPH Migas Eman Salman Arief, Fachrizal Imaduddin SAM Kepri PT. Pertamina (Persero), Edward Brando, Anggota DPRD Kota Batam, Alex Guspenaldi, SH., MH.,Anggota DPRD Provinsi Kepri dan masyarakat hinteland serta awak media.
Komite BPH Migas, Eman Salman Arief dalam keterangan pers, disela-sela acara sosialisasi menyampaikan, Khusus untuk non subsidi, Pertamina mengembangkan program menyediakan BBM non subsidi berbentuk Perta Shop di masyarakat-masyarakat.
"Perta Shop bekerjasama dengan kemitraan.pertamina.com bisa di download untuk kerjasama disitu, persyaratan nya adalah ada tiga tipe yaitu Perta Gold, Perta Diamont dan Perta Paltinum," ujar Eman.
"Dan masing-masing tipe memiliki persyaratan-persyaratan, memiliki luasan tanah sekitar 210-240m2, Kemudian persyaratan dari daerah-daerah diberikan izin untuk mendirikan Pertashop," kata Eman.
"Jadi kalau bisa di kelola agar supaya efesiensi pengambilan BBM yang non subsidi untuk kendaraan- kendaraan yang teknologi dan konsumsinya memang harus diatas pertalite atau premium, premium kan programnya sudah tidak ramah lingkungan, jadi kita ubah ketagorinya 92 atau Pertamax," tambah Eman.
"Pertashop menjual Pertamax yang dekat dengan masyarakat, karena kalau kita lihat dari sisi jarak, SPBU-SPBU itu kurang lebih berjarak 20km hingga 30km, kalau berdekatan dengan masyarakat otomatis tidak ada lot penggunaan BBMnya, lebih miris dan lebih efesien," jelas Eman.
"Terkait menjelang perayaan natal dan tahun baru adanya dugaan penimbunan-penimbunan dari masyarakat, koordinasi pengawasan kita lakukan monitoring terhadap kuota harian ataupun bulanan dari Pertamina dan Pertamax BPH Migas," kata Eman.
"Kedua membatasi pembelian sesuai dengan spesifikasi dari kendaraan maupun alat transportasi yang digunakan, artinya kalau terjadi over pembelian, stop otomatis itu yang kita kendalikan, untuk bergerak melakukan kegiatan-kegiatan kembali agar dilakukan pemerataan pengambilan BBM subsidi dikendalikan, jadi masyarakat dapat sesuai kegiatan nya. Jadi Pertamina sudah canggih." pungkasnya. (Andri)
